Megawati Jadi Korban Hoaks karena Dikabarkan Sakit, Ini Deretan Kabar Bohong Lain yang Menimpanya

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri kembali menjadi korban berita bohong atau hoaks. Dalam kabar yang beredar di media sosial, Megawati disebut tengah mendapat perawatan di rumah sakit. Menurut narasi kabar tersebut, Megawati disebut terkena stroke.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto memastikan kabar yang menyebut Megawati sakit adalah hoaks. Dikatakan Hasto, Megawati saat ini dalam kondisi sehat. Menurut Hasto, Megawati masih memberikan arahan terkait program kerakyatan partai pada Rabu (8/9/2021) malam.

Hasto mengaku tidak kaget dengan kabar hoaks tentang Megawati yang beredar. Pasalnya, Megawati kerap menjadi sasaran hoaks. "Partai dan Bu Mega sudah biasa diserang hoaks dan fitnah," ungkap Hasto.

Pada awal tahun 2020 lalu, beredar narasi yang menyebut Megawati menyuap Ketua KPU Arief Budiman sebesar Rp 2 triliun. Dikutip dari laman resmi Pemkab Temanggung, , dipastikan kabar yang menyebut Megawati menyuap Ketua KPU Arief Budiman sebesar Rp 2 triliun untuk memenangkan PDIP di Pileg 2019 itu adalah hoaks. Ketua KPU tidak pernah membuat pengakuan tersebut.

Gambar yang dipakai untuk narasi hoaks sebelumnya pernah diberitakan oleh sebuah media online nasional pada tanggal 13 Juni 2019 dengan judul “Ketua KPU Mengaku Dapat Ancaman Selama Pemilu 2019”. Pada Maret 2020, Megawati juga menjadi korban hoaks. Dikutip dari laman beredar foto di media sosial yang memuat foto bergambar Megawati.

Foto tersebut terus disertai narasi seolah olah Megawati masuk daftar pencarian orang (DPO) membiarkan Virus Corona atau Covid 19 masuk ke Indonesia. Faktanya, tidak ada informasi resmi apapun yang mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Dengan demikian, klaim bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut masuk DPO karena membiarkan Virus Corona atau Covid 19 terus masuk ke Indonesia adalah salah.

Pasalnya Virus Corona ini telah menjadi pandemi atau suatu wabah penyakit global. Nyaris tidak ada negara yang dapat menahan Virus Corona masuk ke wilayahnya. Megawati juga pernah dikabarkan memecat kadernya yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dikutip dari laman , dalam narasi yang beredar pada Mei 2021 itu, pemecatan terhadap Ganjar dilakukan karena Ganjar dekat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa Megawati pecat Ganjar Pranowo karena berhubungan baik dengan Anies adalah salah. Video tersebut merupakan pembacaan berita dari artikel berjudul "Bappilu PDIP Sindir Ganjar: Siapa yang Minta Bertempur? Bu Mega Belum Kasih Sinyal", yang tayang di laman berita media.com pada 6 Mei 2021.

Dalam video tersebut tidak terdapat pernyataan yang terkait pemecatan Ganjar Pranowo dari PDIP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Profil dan Kisah Cut Nyak Dhien, Pahlawan Nasional Wanita yang Menentang Kolonialisme Belanda

Berikut ini profil dan cerita kehidupan Cut Nyak Dhien, pahlawan nasional wanita asal Aceh yang menentang kolonialisme Belanda. Dikutip dari lamanresmi Pemerintah Aceh, pemerintah Indonesia mengangkat Cut Nyak Dhien sebagai pahlawan nasional melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 106/TK/1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Sebagai tokoh penting dalam sejarah Tanah Air, Cut Nyak Dhien […]

Read More
Nasional

KPK Usut Penganggaran PMD oleh Banggar DPRD DKI Lewat Prasetyo Edi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses penganggaran oleh Banggar DPRD DKI Jakarta terkait Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya. Salah satu penggunaan PMD itu untuk pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur yang berujung rasuah. Pengusutan itu dilakukan saat tim penyidik KPK memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo […]

Read More
Nasional

Aturan Baru PPKM Jawa-Bali Level 3 & 2: Bioskop Dibuka, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa Bali kembali diperpanjang selama dua pekan. PPKM Jawa Bali diperpanjang hingga 4 Oktober 2021 mendatang. Namun, pemerintah akan tetap melakukan evaluasi PPKM setiap minggunya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers virtual, Senin (20/9/2021). "Perubahan PPKM level […]

Read More