Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar menjelaskan kegiatan penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) di alam tetap diperbolehkan dengan prosedur baru. Hal itu menyusul larangan ekspor BBL sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021. "Meski dilarang (ekspor), penangkapan benur yang belum berpigmen dapat dilakukan untuk pembudidayaan di wilayah negara RI," ujar Antam di Jakarta, Senin (21/6/2021).
Dia menerangkan penangkapan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang ditetapkan. Selain itu, penangkapan didasarkan pada kuota dan lokasi penangkapan BBL yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan masukan/rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Penangkapan juga hanya dapat dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) dan telah ditetapkan.
"Nelayan Kecil yang belum terdaftar dalam Lembaga Online Single Submission (OSS) dapat melakukan penangkapan sepanjang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan," jelas Antam. Sementara Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zaini Hanafi menambahkan, pengambilan BBL dari alam wajib menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Zaini bertutur hal ini tujuannya untuk menjaga ekosistem laut, dan nelayan penangkap pun wajib melaporkan hasil tangkapannya ke pemerintah daerah.
"Nelayan kecil yang menangkap BBL wajib melaporkan hasil tangkapan kepada Dinas setempat untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan tangkap," urai Zaini.
